Original thread by Dolphino Gie (@dolphino_14)

Yth. Presiden @jokowi
Menpan RB @tjahjo_kumolo

Cc. @BKNgoid
@KemenkeuRI
@nadiemmakarim
@Itjen_Kemdikbud
@Kemdikbud_RI
@OmbudsmanRI137
@PNS_Ababil

Sejak Juli 2019, saya tdk datang kerja sebagai PNS, kemarin ada surat peringatan 1 dari unit kerja untuk hadir bekerja sesuai tugas

---

Saya dimutasi per 27 Mei 2019, kalau di surat mutasi alasannya baik² saja. Seolah² tidak ada hubungannya dengan tindakan saya melaporkan bancakan yang saya ikut menerima selama saya bekerja di unit kerja lama. Termasuk melaporkan pengelolaan dana BOS tidak transparan.

---

Saya melaporkan semuanya secara online di posko pengaduan @Itjen_Kemdikbud, juga datang langsung ke kantor @Itjen_Kemdikbud di Jaksel

 

---

Pihak @Itjen_Kemdikbud datang ke daerah ke unit kerja saya (yang lama).

Tapi saya tidak pernah tahu hasil investigasi pengaduan anggaran pendidikan yang saya laporkan, beberapa warga sekolah yang menitipkan pengaduan juga tidak menerima informasi hasil investigasi.

---

Hasil investigasi dirahasiakan oleh @Itjen_Kemdikbud, alasannya sudah SOP. Apa yang mau diharapkan jika pusat rahasiaan data uang rakyat? Bagaimana saya bisa bekerja jujur di unit kerja manapun kalau tidak didukung pusat terkait transparansi uang rakyat?

---

Pada September 2019, saya sudah menemui kepala sekolah di unit kerja yang baru, dan sudah saya membuat surat balasan atas surat panggilan masuk kerja saat itu, juga saya jelaskan secara langsung bahwa saya tidak akan datang bekerja.

---

Tidak mungkin saya bekerja lagi untuk negara, digaji dengan uang rakyat, kalau pusat tidak peduli ketika saya bekerja di daerah mengalami bagi² bancakan yang entah sumbernya dari uang bayaran sekolah atau termasuk dana BOS*

*selama saya bekerja tidak ada transparansi dana BOS

---

Hal ini sudah saya jelaskan juga ke kepala sekolah yang baru. Apa iya di tempat baru tidak ada bancakan uang sekolah siswa, apa iya pengelolaan dana BOS di sana transparan sesuai juknis?

Tidak mungkin saya membuat pengaduan lagi untuk tempat baru, bahasa kasarnya KURANG KERJAAN!

---

Mengingat kenyataan yang FAKTA, pusat alias pihak @Itjen_Kemdikbud saja rahasiaan hasil investigasi pengaduan anggaran pendidikan.

Masa iya umur hidup saya dihabiskan untuk lapor²in atasan dan tempat kerja lalu saya berjuang sendiri, nanti malah dimutasi lagi ke lebih pelosok?

---

Tidak ada harapan untuk perbaikan sistem atau kualitas pendidikan untuk generasi Indonesia selama pengawasan penggunaan anggaran pendidikan tidak bottom-top berbudaya keterbukaan, apalagi jika pusat tidak mendukung tindakan partisipasi PNS mengawasi di lapangan!

---

Bnyk jejak digital baik Presiden @jokowi maupun Menkeu @KemenkeuRI minta masyarakat bantu awasi anggaran negara, terutama anggaran pendidikan.

Masyarakat itu termasuk PNS atau bagaimana? Yang paling paham burem² anggaran pendidikan itu PNS. Realitanya?

https://money.kompas.com/read/2019/08/18/211800326/ketika-sri-mulyani-minta-tolong-anak-muda-awasi-anggaran-negara

---

Pendidikan Indonesia harus sehat! Sehat dimulai dari pengawasan penggunaan anggaran pendidikan dan juga uang masyarakat (kalau ada).

Kalau kerja harus tutup mata uang rakyat diburem², cukup datang kerja dapat gaji, ya itu bukan saya. Saya tidak mau jadi PNS seperti itu.

---

Saya tidak tahu apakah gaji saya terhitung sejak Juli 2019 hingga sekarang masih dikeluarkan oleh negara.

Saya tidak pernah mengambil gaji sejak Juli 2019, saya sudah menutup rekening bank daerah yg biasa dipakai untuk transfer gaji.

Silahkan cek
@jokowi
@KemenkeuRI
@BKNgoid

---

Isi surat peringatan 1 intinya meminta saya untuk datang bekerja di tempat baru sesuai perintah mutasi.

Surat datang kemarin, surat tertanggal 15 Juni 2022.
Tidak perlu saya tampilkan di sini. Ini semua masalah lama, awal mula kejadian masih di era Mendikbud @muhadjir_ef.

---

Saat itu saya juga datang ke @kemendagri ketika pak @tjahjo_kumolo masih menjabat mendagri, saya datang untuk berkonsultasi terkait surat mutasi, saya bertemu 2 petugas, saya juga mengajukan pengaduan soal mutasi di website Kemendagri.

---

Tidak ada tindakan dukungan langsung seperti pendampingan ke daerah, saya diminta selesaikan baik² dgn daerah. Mau selesaikan bagaimana? Saya lapor ke pusat justru karena saya tidak melihat daerah saya akan mendukung perjuangan saya terkait transparansi anggaran pendidikan.

---

Saya yang jadi PNS di sana, yang di lapangan, yang mengalami, yang menyaksikan langsung, tidak pernah ada transparansi pengelolaan dana BOS. Kalau uang bayaran sekolah, tanyalah ke orangtua siswa dan siswa², apa mereka tahu uang mereka selama ini jadi apa dan beneran jadi apa?

---

Saya mengalami ditelepon orang mengaku dari disdik setempat, orangnya maki² minta saya datang ke UPT, saya sempat konsultasikan hal ini ke Pak @muhadjir_ef, disarankan kalau yang menelpon tidak menyebutkan identitas resmi, abaikan.
Jadi saya abaikan.

---

Rupanya itu telepon untuk mengambil surat yang isinya pemberitahuan mutasi tapi secara administrasi, surat ditujukan ke kepala sekolah saya bukan ke saya, dan saya tidak diberi surat perintah tugas dari kepsek terkait surat tersebut.

---

Kisah ini panjang, dan sudah berumur 3 tahun sekarang, kalau tugas bekerja di tempat lama kurbih 5 tahun, di tahun ke 6&7 saya kuliah master ke Belanda dibiayai pemerintah Belanda. Alangkah lucu saya pulang ke Indonesia, kalau kerja harus tutup mata uang rakyat sendiri diburem².

---

Penyelesaian baik² itu sederhana bagi sy, ada tdk jaminan tempat kerja baru tidak bancakan & korupsi anggaran pendidikan & uang masyarakat (kl ada)? Apakah presiden, kepala daerah, menteri akan mendukung kalau saya melaporkan potensi burem² penggunaan anggaran pendidikan di sana?

---

Untuk sementara sekian sedikit kilas balik yang saya alami selama bekerja sebagai PNS di negara Indonesia.

Panjang umur perjuangan.
Maju terus pendidikan Indonesia.

---

Lupa cc @KomisiASN, kapan pengaduan saya terkait keputusan mutasi ditindaklanjuti, sampai sekarang saya belum menerima kelanjutan proses dari Komisi ASN atas pengaduan yang saya ajukan.

---

Salah cc akun Komisi ASN

Lupa cc @KASN_RI, kapan pengaduan saya terkait keputusan mutasi ditindaklanjuti, sampai sekarang saya belum menerima kelanjutan proses dari Komisi ASN atas pengaduan yang saya ajukan.

---

Ini thread 2, ada di dlm Pinned Thread, mesti sekrol. Masyarakat umum blm bnyk yg paham gimana mengawasi penggunaan anggaran pendidikan: BOS (+ BOSDA, uang byrn sklh kl ada), apalagi ngawasi Dana Alokasi Khusus (DAK)

*bhs msh alay, jaman awal twitteran

---

Hm, sebentar… tahun ajaran baru itu pertengahan Juli 2019, awal minggu kan masih libur resmi, jadi saya masih terima gaji Juli 2019. Hari pertama kerja lagi saya pergi ke unit kerja lama, ditolak oleh mesin absen finger. Ternyata benar sudah dimutasi.

---

Sy kembali ke Indonesia awal Mei 2018, kembali kerja di thn ajaran baru Juni 2018. Masih juga ada bagi uang yang tidak sesuai juknis, dana BOS jg BOSDA masih tidak transparan. Saya ttd uang hnya yg sesuai juknis, sy katakan sy tdk mau lagi ttd yg tdk sesuai juknis.

---

Tiap ada ttd uang sy minta tunjukkan juknisnya kl msh asing buat sy.
Sy tdk menentang uang di luar gaji itungan negara, krn memang ada lagi di luar itu dan ada juknisnya, selagi sesuai juknis ya ayo ajalah. Tapi kalau tdk ada dijuknis, haduh dah lah stop, jgn lagi bagi ke saya.

---

Uang masyarakat transparan gak dikelolanya? Baca saja thread 2, itu contoh terbaru.

Sy telah mengatakan di kantor posko pengaduan @Itjen_Kemdikbud jg ke Mendikbud @muhadjir_ef (melalui messenger FB & direspon): saspras sekolah negeri di Indonesia bisa bagus seperti Belanda.

---

Asal anggaran tahunan termasuk uang sumbangan masyarakat, dan juga dana alokasi khusus (DAK) di sekolah tidak dibancak, tidak dikorupsi. Masyarakat awam tdk mungkin awasi dokumen² ini, selain bnyk tidak paham, sudah pusing mikirin beras buat besok hari, sama mikirin biaya sklh.

---

Yg bisa mengawasi ya hanya PNS, itupun kalau anggarannya melibatkan adanya pembangunan fisik gedung baru, yang dari dana alokasi khusus (DAK), PNS di unit kerja kl gak bisa baca gambar bangunan gak bakal ciren kalau ada potensi anggaran diburem² dgn metode pos dobel.

---

Iseng ngitung, Agus 2019 ke Juni 2022 = 34 bln ya
Gaji 3 jt net,

3jt*34bln = 102 jt
Bnyk jg ya. Blm THR dan gaji 13….

Sy tdk tahu apakah kas negara/daerah sudah pernah mengeluarkan uang ini dalam kurun waktu tersebut. Kl sudah duitnya ada di mana?

Break dulu Indonesia.

---

Buat yang komen soal @KPK_RI, bisa baca ini.
*Tagar di sini waktu itu cuma nebeng krn tagar trending wkwk.

*Saya sudah pernah ke Gedung Merah Putih KPK, kalau ada CCTVnya bisa dicek, ngomel² saya di sana wkwkwk. Gak ada inisiatif disposisi atau apa kek.

---

Selamat pagi tanah air Indonesia, kita lanjut lagi now, dan tetaplah bersama saya menunggu Presiden @Jokowi drop comment:
“Terima kasih sudah speak-up”

---

Untuk tahun kapan pak? Tahun 2019 atau saat ini?

Saya tahu di tahun 2019, Ibu Sri Mulyani @KemenkeuRI datang ke kantor @Kemdikbud_RI @Itjen_Kemdikbud
beberapa hari setelah saya membuat pinned tweet dan drop banyak comments di post IG beliau (1/×)

---

Menkeu @KemenkeuRI dan Mendikbud @muhadjir_ef (saat itu), untuk sekarang Mendikbud @nadiemmakarim, kewenangannya tentu mengawal keuangan alias anggaran (BOS), bisa juga termasuk uang masyarakat. Kalau BOSDA tak ada kewenangan, hanya koordinasi. Soal kepegawaian bagaimana? (2/×)

---

Apa beliau² dengan jabatannya juga akan melakukan koordinasi dengan tandem bersama @kemendagri lalu sudah ada @kempanrb @tjahjo_kumolo yang sepemahaman saya punya kewenangan terkait kepegawaian PNS/ASN?
(3/×)

---

Untuk kemudian memberikan dukungan tindakan real ke PNS daerah yang menjadi whistleblower, dan dimutasi oleh kepala daerahnya.

Tentunya dalam hal ini, butuh intervensi langsung dari Presiden @jokowi, yg bisa dititipkan melalui menteri terkait?

Salam hormat untuk Ibu SMI.

(4/4)

---

Dear @CNNIndonesia, dan mungkin media lain…

Silahkan mengutip tweet/thread saya terkait pemgawasan anggaran pendidikan. Mohon dibaca dulu seluruh thread termasuk pinned thread (di dalam pinned thread ada thread).

(1/×)

---

Jika boleh memiliki permintaan ke @CNNIndonesia, mohon jurnalis yang mengutip adalah individu yang memiliki pemahaman seputar anggaran pendidikan (APBN/APBD)dan juknis² yang mengatur penggunaan anggaran tersebut.

(2/×)

---

.@CNNIndonesia, Saya tidak bersedia untuk diwawancarai. All thread bukanlah tentang status kepegawaian sy pribadi, melainkan TATA KELOLA dan TATA LAKSANA pengawasan penggunaan anggaran pendidikan, + kejelasan dukungan pusat jika PNS daerah menjadi whistleblower & dimutasi

(3/×)

---

Jika PNS daerah memperjuangkan transparansi penggunaan anggaran pendidikan termasuk uang masyarakat tapi dimutasi & pusat tidak ada kejelasan dukungan nyata terkait kepegawaian, hal dlm gambar akan terus terjadi

(4/×)

*istilah dlm gmbr ada yg outdated
?https://www.slideshare.net/indo_acf/room-b-korupsi-sektor-pendidikan

---

.@CNNIndonesia

Oleh karenanya, saya akan bicara hanya dengan para pembuat kebijakan, kalau memang ada yang bersungguh² membangun Indonesia secara nyata, bukan wasweswos fafifu bicara integritas, Indonesia bersih, dst, tapi sebatas redaksional dan bla bla juknis.

(5/×)

---

.@CNNIndonesia

Saya ingin bicara dengan:
1. Menkeu @KemenkeuRI
Kas negara/daerah akan terus bocor bu kalau masih seperti ini respon pusat. Dimutasi itu tidak enak, selain repot pindahan, juga keselamatan diri? PNS bakal kapok bantu negara mengawasi penggunaan anggaran.

(6/×)

---

@CNNIndonesia,

TB dikit ya ibu Menkeu…

Jadi gimana, sudah sinkron belum teknis pelaksanaan pengawasan penggunaan anggaran pendidikan di lembaga² yg diberi kewenangan, dgn ajakan Ibu Menkeu: bersama² mengawasi belanja negara alias penggunaan anggaran.

(7/×)

---

@CNNIndonesia

2. Mendikbud @nadiemmakarim
Mendikbud sebelumnya, @muhadjir_ef

Pendidikan adalah investasi masa depan suatu bangsa. Indonesia mau pakai modal apa bicara soal Generasi Emas 2045, kl kerja jadi PNS malah harus jadi silent majority, krn kl bicara dimutasi.

(8/×)

---

@CNNIndonesia

3. Mendagri @kemendagri
Menpan RB @tjahjo_kumolo @kempanrb

PNS bicara soal transparansi penggunaan anggaran, lalu dimutasi, bukan kisah baru, sudah dari jaman dulu ada terjadi. Mau sampai kapan PNS² jujur hanya boleh jadi silent majority di Indonesia?

(9/×)

---

@CNNIndonesia,

4. Presiden @Jokowi
Harapan final ya ada di kekuasan presiden. PNS daerah kan milik Kepala Daerah. Berani bicara soal transparansi penggunaan anggaran pendidikan lalu dimutasi, ya hanya Presiden yang bisa mengintervensi.

(10/x)

---

@CNNIndonesia,

Mau nunggu Presiden ke brp tuk mulai?

Kurang sip gmna lg formasi saat ini? Indonesia pny Menkeu terbaik dunia, Mendikbud lulusan univ ternama dunia, mantan Mendikbud jd Menko, Mantan Kapolri jd Mendagri, mantan Mendagri jd MenpanRB

(11/×)

---

@CNNIndonesia,

dan saat ini Indonesia memiliki Presiden @jokowi yg mengusung REVOLUSI MENTAL?

Anak & menantu Presiden jadi kepala daerah di 2 kota. Sudah cukup banget amunisi untuk membuat rumusan tata KELOLA & tata LAKSANA yg REAL terkait PNS daerah jd whistleblower!

(12/12)

---

Makin sad, sy kuliah master ke Belanda, seleksi LPDP zonk. Dibiayai sama Pemerintah Belanda 100%, uang pajak rakyat Belanda, sy cukup datang ke Soetta & Kedutaan Belanda (ambil visa). Balik ke Indonesia, sendirian war bancakan/korupsi uang rakyat sendiri.

---

Persis kata kawan saya PNS Kementrian, pernah sy tweet chat kwn sy kurbih kwn bilang gini: Ibu Menkeu pastilah kesel lihat anggaran pendidikan masih aja dikorupsi, capek² mikirin gimana kas negara keisi biar Indonesia bisa terus bergerak, lah dikorup².

---

Sy prnh chat-an WA dgn pak @ganjarpranowo, krn netizen tag sy ada thread dr PNS wlyah Pak Ganjar, intinya tertekan disuruh atasan burem²in LPJ BOS. Threadnya sdh dihapus, ada sy tweet skinsut²nya. Pak Ganjar dukung PNS itu, tp sy tdk tahu detail lanjutnya

---

Masih inget min @Itjen_Kemdikbud isi rekaman pertemuan sy & bbrp ortu siswa ke sklh minta dokumen RKAS krn tdk dibagikan pas rapat, anggota komite sklh & sekretaris (katanya rangkap jd lawyer sklh) maki² kami, ada 3 wakasek di kejadian, cuma diem aja mrk.

---

PNS guru bisa melakukan korupsi, ketika dia tambah tugas jadi bagian tim keuangan sekolah, biasanya korupsi lbh terjadi krn perintah kepsek. PNS guru di luar tim keuangan, bisa korup jg pas dpt tugas & ada anggarannya. Misal pas ngurusin lomba.

(1/×)

---

PNS guru yg cuma ngajar, dptnya remahan bancakan, kalau memang sklhnya membagi. Tinggal ttd, kl nolak, bisa jd masalah.

Dibaginya remahan biar smw hepi… krn kalau tim keuangan & kepsek doang yg korupsi, bisa cepet ketahuan, PNS di luar mrk kan rame, bisa bersatu lapor.

(2/x)

---

Kebalikannya, kalau pembagian remahan “merata” dlm artian semua dpt, wlw beda² jmlh, sulit membongkar bancakan/korupsi yg terjadi, PNS jujurnya kalau jumlah sama PNS yg mau uang burem. Kl berani ngomong ya bisa kayak saya, dimutasi, dan negara blm tentu mau peduli.

(3/x)

---

Di unit kerja baru pas Sep 2019 sy ke sana, masih manual sistem gajinya. Kepseknya bilang gaji Agus & Sep 2019 disimpan dibrankas sekolah oleh bendahara. Selanjutnya sy tidak tahu apa masih manual atau gak di situ. Masih ada gaji yg cair atau tidak.

---

Kalau pernah datang ke sosialisasi beasiswa LPDP pasti tahu Indonesia sudah terpikir dan sudah mulai membicarakan Generasi Emas 2045, alias generasi ketika Indonesia berumur 100 tahun.
Menkeu SMI beberapa kali juga menyinggung soal Generasi Emas 2045.

---

Kalian ini lembaga negara yg ktk drop reply saat ini dipimpin o/ Menteri lulusan universitas ternama dunia, siapa pejabat yg memberi kalian SOP tuk menyampaikan hasil investigasi ke medsos? Pengaduan kan dibuat resmi di website & tertulis di kantor

(1/×)

---

Sampai tahun sudah modern 2022, Kemdikbud masih juga tidak terpikir gimana caranya agar segera ada kolaborasi kewenangan dengan Pemda terkait PNS yg menjadi whistleblower dimutasi setelah membuat pengaduan soal anggaran. Sudah kepikir blm kolaborasi jg dgn Kemendagri?

(2/×)

---

Mau tahun kapan Indonesia baru akan memiliki Kemdikbud yang kepikir untuk sinergi bersama Kemendagri, mendengar dan mempelajari utuh proses kisah sampai munculnya surat mutasi untuk PNS daerah? Sudah bnyk PNS dimutasi krn berani ngomong soal transparansi anggaran.

(3/3)

---

Tahu tidak ada lembaga negara @OmbudsmanRI137 di Indonesia? Coba studi banding dulu ke sana, Ombudsman di daerah pun tidak ada menyampaikan hasil investigasi pengaduan melalui medsos. Disampaikan tertulis resmi kertas dan amplop kop lembaga negara.

(1/×)

---

Isinya rinci dari pengaduan pelapor, tindakan yg diambil, methodologi investigasi, siapa² saja yg diperiksa, dokumen² apa yg digunakan dst, sampai rekomendasi yg dibuat Ombudsman tertulis jelas dalam surat laporan resmi ke pelapor & pelapor bisa menanggapi kembali.

(2/×)

---

Sy menjelaskan kejadian tahun 2011-2019 (skip Okt 2016-April 2018) beserta dokumen, @Itjen_Kemdikbud meriksa yang tahun berapa saja? Dokumen apa saja yg kalian periksa, methodologi pemeriksaan, apa ada dikonfrontasi ke sy, brp ortu siswa & siswa yg ditanyai kesaksian? Dst.

(3/x)

---

Coba dibuat dulu resmi laporan hasil investigasi secara rinci tertulis @Itjen_Kemdikbud, resmi pakai kertas dan amplop berkop lembaga negara seperti @OmbudsmanRI137. Rinci, dan jelas pejabatnya siapa yang menangani dan membuat laporan hasil investigasi.

(4/×)

---

Bersyukurlah Indonesia, masih ada rakyatnya Pak @jokowi yang mengerti tindakan/langkah yang seharusnya ditempuh oleh @Itjen_Kemdikbud

(5/5)

---

Kl prnh di lapangan pasti paham tdk jadi jaminan anggaran digunakan sesuai juknis. PNS yg ngurusin dana BOS yg tahu inputan ke komputer itu real apa adanya atau gimana? PNS yg ngajar, siswa, ortu siswa, yg tahu beneran ada perkembangan atau tdk sklhnya?

---

Antara thn 2014 atau 2015, sklh lama dpt kunjungan tiba² Kabid SMA/SMK, PNS guru/TU jg satpam, pedagang di kantin, kepsek & wakil, dikumpulkan dlm satu ruangan. Beliau mengambil nama kami scr acak dlm wadah, terpilih nama satpam & ibu kantin.

(1/×)

---

Ditanya oleh kabid, bapak/ibu tahu tidak uang bayaran sekolah per bln brp, dan brp uang BOS per siswa di sini? Tidak tahu, jwb mrk. Ya gak tahulah krn memang tdk prnh informasi terbuka soal ini yg ditempel di mading sklh, atau papan informasi.

(2/×)

---

Kabid di depan kami smw memerintahkan kepsek untuk membuat print out informasi penerimaan uang bayaran sekolah dan dana BOS.

1-2 bln kemudian, thn ajaran selesai, Kabid itu tdk lanjut menjabat, balik jd guru biasa.

*Kepsek tdk prnh lakukan yg diperintahkan kabid.

(3/3)

---

Kesadaran kolektif‼️
Mendikbud + Mendagri +
Menkeu + Presiden

“versus”

Kepala Daerah!

PNS daerah jadi whistleblower cuma bisa diam menunggu, dan bersyukur masih hidup masih sehat.

---

Gak tahu kalau berita, tapi pernah baca ini https://www.slideshare.net/indo_acf/room-b-korupsi-sektor-pendidikan

Sy jg prnh ditugaskan disdik setempat tuk mengikuti kegiatan yg diadakan @KPK_RI @Kemdikbud_RI
@Itjen_Kemdikbud
KPK memaparkan kasus² korupsi di disdik, lupa kota mana & thn brp aja.

---

Mau heran gak bisa…

Pun walau katanya sistem sudah E-budgeting bla bla bla, yg di lapangan pasti tahu smw tetap bisa “disesuaikan” dulu di belakang layar sesuai selera. Yg penting gak ada yg ngadu.

---

Akhirnya bisa ngakak juga hari ini ?. Terima kasih.

---

Biasa disebut sebagai SILENT MAJORITY.

Pasti akan terjadi hari di mana silent majority bersuara, bersamaan.