Original thread by TEMPO.CO (@tempodotco)

Menjelang Iduladha, wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada ternak meluas di berbagai wilayah Indonesia.

Apa penyebab wabah PMK ini meluas? Salah satunya korupsi.

#TempoThread

Pengamat Kesehatan Hewan Internasional, Tri Satya Putri Naipospos menduga kejadian masuknya PMK memiliki keterkaitan dengan beberapa negara di Asia Tenggara yang melaporkan adanya peningkatan kasus PMK. #TempoThread

Peningkatan situasi PMK di Asia Tenggara ini, Tri Satya melanjutkan, banyak dilaporkan pada ternak sapi, sedangkan pada ternak lainnya relatif kecil. #TempoThread

Adapun, berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengendalian PMK terkait dengan lalu lintas ilegal ternak antar wilayah dan negara, rendahnya implementasi biosekuriti pada peternakan rakyat,…
#TempoThread

…kurangnya sumber daya manusia, serta dukungan logistik dan anggaran untuk vaksinasi yang tidak memadai. #TempoThread
https://nasional.tempo.co/read/1594971/pengamat-wabah-pmk-imbas-peningkatan-kasus-di-asia-tenggara/full&view=ok

Mengapa wabah PMK pada ternak terjadi?

Jeremy Mulholland @jeremyjeremypm, peneliti ekonomi-politik memberikan jawabannya di kolom #MajalahTempo edisi 14 Mei lalu. #TempoThread
https://majalah.tempo.co/read/kolom/165942/apa-penyebab-wabah-pmk

Apa penyebab wabah PMK ada lagi di Indonesia?
Jawaban sederhananya: impor ternak pada April 2022. Koran Tempo berhasil memetakan penyebaran awal PMK. #TempoThread

Sejak 2015, Jeremy sudah memprediksi penyakit PMK akan menyebar terus hingga berbagai wilayah di Indonesia karena kontrol lalu lintas ternak ruminansia lemah. #TempoThread

Riset yang ia tulis di Financial Review 2015 itu menyimpulkan bahwa wabah PMK berkorelasi dengan watak demokrasi prosedural, kontenstasi intra-elite, dan korupsi politik yang melembaga di Indonesia. #TempoThread

Pertanyaan selanjutnya: mengapa terjadi pelanggaran biosekuriti? Apakah itu kecelakaan yang mengerikan atau ada beberapa alasan struktural yang mendasarinya? #TempoThread

Tantangan pemerintah Indonesia kini adalah menjaga keseimbangan produksi dalam negeri dan impor. Namun retorika politik berulang Presiden Joko Widodo dan Luhut Pandjaitan serta Menteri Pertanian adalah swasembada daging sapi, yang jelas tidak mungkin tercapai.#TempoThread

Berdasarkan data resmi 2021, kebutuhan daging dalam negeri 700 ribu ton, sementara ketersediaan daging hanya 400 ribu ton. Mau tak mau pemerintah harus mengimpor daging sapi untuk memenuhinya. #TempoThread

Impor sapi memakai sistem kuota yang berlaku sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Jokowi mengubah asal impor dari berbasis negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 menjadi berbasis zona dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014. #TempoThread

Impor ternak berbasis negara hanya diizinkan bagi negara asal impor yang dinyatakan aman dari penyakit oleh Badan Kesehatan Hewan Dunia (OIE), seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Selandia Baru. #TempoThread

Sedangkan impor berbasis zona diizinkan bagi zona yang dinyatakan aman tapi belum dinyatakan aman secara keseluruhan oleh OIE, seperti Malaysia, India, Cina, dan Brasil. #TempoThread

Perluasan negara asal impor ternak ini yang membuka peluang masuknya penyakit, ditambah lemahnya karantina dan pengawasan di lapangan. #TempoThread

Pertanyaan selanjutnya: bagaimana izin impor dialokasikan? Bagaimana mengontrolnya? Izin impor dialokasikan dan ditegakkan oleh Kementerian Pertanian.

Pada setiap periode kepresidenan, kementerian ini diperebutkan dan dikangkangi pembesar-pembesar politik serta jaringan-jaringan kekuasaannya. Peran Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dan karantina sulit melawan kekuatan politik dan bisnis yang bersekutu. #TempoThread

Tarik-ulur antara pencegahan risiko biosekuriti dan impor sebagai sumber dana gelap politik pun menjadi marak. Di satu sisi, risiko biosekuriti bisa diminimalkan dan dicegah ketika protokol aturan kekarantinaan yang memadai ditegakkan secara efektif dan konsisten. #TempoThread

Kita bisa menelusuri alokasi sistem izin impor untuk semua komoditas pertanian terkait erat dengan korupsi politik. Izin impor merupakan sumber pencaplokan dan pengumpulan “dana gelap politik” (informal slush funds). #TempoThread

Posisi menteri-menteri di kabinet SBY dan Jokowi mencerminkan perjanjian politik dengan partai pendukung dalam demokrasi prosedural di era Reformasi. Karena itu, pembesar partai dan tokoh bisnis bisa mencaplok rente dari kuota dan kegiatan impor sapi dan daging. #TempoThread

Jadi ada insentif politik untuk menghindari secara diam-diam atau mengakali aturan formal yang berisi keharusan karantina, termasuk protokol biosekuriti yang baku dan berstandar internasional. #TempoThread

Keberhasilan Indonesia mencegah wabah PMK selama tiga dekade membuat pemerintah terlena dan kehilangan fokus, bahkan tidak lagi melihat risiko biosekuriti sebagai ancaman. #TempoThread

Kalau menganalisis skandal-skandal, termasuk impor daging sapi sampai suap hakim Mahkamah Konstitusi dan skandal “buku merah”, kita bisa mengidentifikasi pergeseran tiga aspek kontestasi intra-elite di Indonesia. #TempoThread

Pertama, distribusi kekuasaan dari Kementerian Pertanian di masa Yudhoyono ke Kementerian Perdagangan di masa Jokowi. #TempoThread

Kedua, pengendalian politik Kementerian Pertanian di bawah pimpinan Partai Keadilan Sejahtera dan pengaruh Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di masa Yudhoyono bergeser ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Golkar di masa Jokowi. #TempoThread

Ketiga, peningkatan derajat kerentanan Indonesia terhadap krisis wabah saat ini adalah bahwa Menteri Pertanian pertama Presiden Jokowi, Amran Sulaiman (dengan latar belakang pengusaha pabrik racun tikus dan salah satu anggota tim sukses kampanye 2014 Jokowi). #TempoThread

Dalam krisis wabah PMK, kepentingan jutaan petani kecil di industri peternakan menghadapi cobaan pelik. Itu sebabnya sangat penting menuntut presiden dan pemerintah turun tangan menggenjot perlindungan dari risiko-risiko biosekuriti. #TempoThread