Original thread by The Conversation Indonesia (@ConversationIDN)
Manusia boleh berencana, tapi masalah struktural juga yang menentukan…
Meski mengasah keahlian adalah hal yang bermanfaat, dan meski skills mismatch terdengar masuk akal – bahwa banyaknya pekerja yang belum memiliki keahlian yang tepat membuat angka rekrutmen menjadi rendah – konsep tersebut tidak sepenuhnya dapat menjelaskan isu pengangguran.
Kepala BPS, Margo Yuwono, menyebutkan dilihat dari tingkat pendidikannya yang paling banyak adalah lulusan SMK.
Narasi skills mismatch, atau beberapa orang memakai istilah “employability”, kini makin gencar digunakan di negara berkembang maupun negara maju untuk menjelaskan isu pengangguran.
Lembaga internasional, seperti Bank Dunia atau OECD bahkan rajin menggaungkan konsep ini.
Dalam narasi ini, jika lowongan kerja terbatas, individu kemudian dituntut berwirausaha atau bahkan bisa menjustifikasi keputusan perusahaan untuk melakukan PHK ke karyawannya.
Perusahaan kerap mendiskriminasi kelompok minoritas lainnya dengan menggunakan dalih “cultural fit”.
Meskipun memiliki kemampuan memadai, banyak dari mereka dianggap tidak mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan budaya di perusahaan elit.
Narasi ini mengabaikan diskriminasi serta kurang ramahnya pasar kerja terhadap perempuan, terutama mereka yang sudah berkeluarga – dari aturan cuti hamil hingga kebijakan fleksibilitas kerja.
Praktik-praktik buruk perusahaan semakin menjamur dengan berjalannya UU Cipta Kerja yang dianggap lebih berpihak pada pengusaha.
Sehingga, sangat mudah dipahami jika pegawai memilih tidak bekerja ketimbang bekerja dengan imbalan yang jauh dari kata memadai.
Kegagalan mendapatkan pekerjaan seolah akibat “kepasrahan” atau kegagalan memanfaatkan kesempatan yang ada.
Internalisasi kegagalan, yang juga terus diperparah pelimpahan tanggung jawab dari negara ke individu, semakin mengancam kesehatan mental kelompok pengangguran.
Melalui magang dan kerja praktik, para institusi pendidikan di level SMK maupun universitas di Indonesia berusaha memastikan lulusan “siap kerja”. Institusi pendidikan, bukan perusahaan, adalah pihak yang dianggap bertanggung jawab mempersiapkan mereka.
