Original thread by yosef kelik: ??? (@sefkelik)

Benarkah Buton Tidak Pernah Dijajah Belanda?
(Sebuah UTAS)

Cetusan info “Buton tidak pernah dijajah Belanda” ternyata edari internet bertahun-tahun. Masuk portal berita, Twitter, & Instagram. Contohnya pernah diunggah @GNFI pd 2018, @SeputariNews pd 2019, & 2 akun IG pd 2020.

---

Perihal “Buton tidak pernah dijajah Bangsa Eropa/Belanda” sempat jg jd unggahan @PTBalaiPustaka & @suaradotcom. Viralitasnya sampai menyebar ke kalangan netizen negeri tetangga Malaysia. Di Indonesia sendiri persebarannya bisa dirunut sampai setidaknya 9-10 th lalu.

---

Hanya saja, dari convo saya pd 16 Januari 2021 siang dng @medioker86 & @adepedia bahas viralitas info “Buton tidak pernah dijajah Belanda”. Sedikit yang dpt saya simpulkan adalah apa yg cukup dipercaya byk orang selama ini tsb mengandung inakurasi & datang dari oversimplifikasi.

---

Convo antara saya, @medioker86, @adepedia, dan sebenarnya menunggu urun pendapat maupun data dari PakDoa @Sam_Ardi perihal “Buton Tidak Pernah Dijajah Belanda” adalah sebagai berikut:

---

Rincian lebih lanjut:
Berdasar data dari @adepedia, Buton tercantum sebagai salah satu daerah berstatus Afdeeling dalam Hindia Belanda dalam daftar Zelfbestuuren pada 1942. Dengan demikian mestinya ada seorang pebat Controleur awasi Kesultanan Buton:

---

Mnrt data dari @adepedia, Buton bagian Negara Indonesia Timur, negara bagian federal bentukan Belanda yg eksis 24-12-1946 – 17-8-1950, liputi Sulawesi + pulau-pulau sekitarnya, Bali + Sunda Kecil selebihnya, jg Maluku:

---

Menurut data dari @adepedia yg rupanya merujuk Historical Atlas of South East Asia, relasi Belanda dengan Buton mengarah kepada pihak 2 menjadi protektorat di bawah pihak 1 sejak 1859. Makin jelas oleh serangkaian traktat & manuver militer pd 1905-1906

---

Menurut @medioker86 merujuk abstraksi tesis S2 Sejarah UGM tahun 2015 milik Haeruddin, Kesultanan Buton sudah teken trakat yg akui mereka sbg vasal pihak Belanda pada 1905-1918:

---

Inakurasi info “Buton tidak pernah dijajah Belanda” bs jd muncul karena bbrp kemungkinan:
1. Salah memahami perubahan status pd masa RI pasca 1950 Swapraja Buton—yg dijalankan Sultan terakhir hingga wafat—menjadi Kabupaten pd 1960
…

---

2. Salah terjemahkan status “Zelfbestuur” (berpemerintahan sendiri/mandiri) di era Hindia Belanda khususnya hingga 1942, yg lalu diteruskan di era NIT 1946-1950, jd diartikan “merdeka”, padahal mestinya lebih dipahami sebagai “berotonomi khusus, boleh urus dalam negeri sendiri”.

---

3. Ada kekeliruan pemahaman anakronistik dari seharusnya “Tidak pernah dijajah oleh VOC—yg eksisnya hanya 1602-1799” disamakan dng “Tidak pernah dijajah Belanda”.

Kalau pakai kalimat no 1 td, “Tidak pernah dijajah VOC” seperti pernah dipakai Kak @Arie_Kriting ini sih OK aja.

---

Dari uraian di atas, bahwa nyatanya Buton via korte verklaring yg diteken pihak Kesultanan lantas sudah berstatus Afdeeling setidaknya sejak 1905-1906, lalu jg jd bagian NIT pd masa Revolusi Kemerdekaan, maka Buton tentu masuk jadi bagian RI sejak penandatanganan KMB 27-12-1949.

---

RI yang saya tulis pada twit sebelumnya dari tentu merujuk kpd entitas politik Republik Indonesia yang eksis hingga saat ini.
Pada konteks naskah KMB 1949, Buton tentu masuk jadi bagian [Republik] Indonesia [Serikat] via jadi bagian Negara Indonesia Timur (NIT).

---

Tambahan dari PakDos @Sam_Ardi soal status Buton di 6 dekade pada awal sampai medio abad XX=Swapraja=vasal. Itu artinya boleh mengatur sendiri urusan pemerintahan di wilayahnya, tapi ya ga merdeka.