Original thread by 안야 (@xylans)

kudu banget ngulang. PT KAI bisa rapi karena Pak Jonan bawa tentara bersenjata lengkap di setiap stasiun. polsuska menjamur. di negara ini, regulasi tanpa hukuman tegas ga akan jalan. banyak saksi hidup pasti. pedagang yg harus lompat pagar demi bisa jualan di gerbong, misalnya.

Jika sulit di benahi dengan himbauan, maka harus diregulasi, lalu jalankan dengan bener

Siapa yang bisa meregulasi? Organ yang memiliki kekuasaan dan kewenangan, dalam sepakbola ya PSSI

Ada contoh baik dari PT KAI, kenapa PSSI tidak mau belajar

— QRT https://twitter.com/giIangmahesa/status/1576743086398402560

di proses pembenahan PT KAI itu tentara dianggap jadi stakeholder, jadi bagian dari proses. tugasnya jelas. tapi di kasus Malang, polisi cuma sekadar polisi. minta izin, minta diamankan, udah?

makanya sejak kemarin perlu ditanya, selain nolak rekomendasi polisi, apa polisi dan PSSI/LIB itu pernah briefing soal metode pengamanan? ga usah bawa berita jadul, buat kemarin itu ada ga saling ngomong selayaknya sesama stakeholders? yg paham aturan FIFA ya PSSI, bukan polisi.

ngapain jauh jauh bahas “begini jadinya lulusan SMA dikasih senjata.” ya kenyataannya emang begitu, makanya yg punya acara itu mikir, jangan malas. polisi dilatih untuk patuh dan patuh, buktikan kalau PSSI/LIB sudah sampaikan aturan FIFA tapi polisi yg beneran tolol.

kalau mau PSSI berbenah kayak PT KAI (dan lalu kulturnya dibawa ke Perhubungan separuh jalan) maka harus tegas seperti twit awal. cuma itu caranya, mau ngaku atau ga. tapi nanti mengeluh melanggar HAM lagi.

I knew it. biangnya PSSI. bukan berpihak ke polisi, tapi masalah ini nggak bisa semudah ditimpakan ke gas air mata. polisi di mana-mana ya pakai presumption of guilt dengan patokan institusinya, kenapa ngobrol aja nggak? there you go.

mulai ada yg melebar. polisi salah, itu jelas. tapi ga 100%. pejabat PSSI/LIB yg diem aja gimana? dugaan kick-off ikuti kemauan tivi gimana? Aremania yg turun ke lapangan memicu keributan gimana? per hari ini para komandan Brimob sdh dinonaktifkan. hukuman buat yg sipil apa?

benar, namun yg dicontohkan adl prestasi PT KAI. penegakan aturan di sektor manapun selalu tergantung para pihak. apakah penggunaan e-money di jalan tol harus menghadapi hambatan yg sama? kalau tdk dibantu tentara, apakah PT KAI bisa seperti sekarang?

tanpa tentara, penegakan aturan bisa mungkin tetap terjadi. tapi butuh waktu sangat lama. kita ga bisa lupa kalau semua hal di negara ini tergantung political will. ga ada transfer of knowledge. begitu pejabat ganti, apalagi diganti dgn yg beda karakternya, kebiasaan pun ganti.

balik ke PT KAI, bisa dicek berapa banyak lahan persero yg ditinggali secara ilegal. hampir semuanya ribut ga mau digusur, padahal ilegal. ini contoh sederhana. kita ga bisa bantah kalau karakter manusia Indonesia memang jauh dari berkualitas, dengan seragam atau tanpa seragam.

ini solusi bagus, baru tau juga sebenarnya ada pedoman PSSI. intinya koordinasi, komunikasi apapun itu yg bisa dipikirkan bareng. tapi dalam kondisi PSSI dan teman-temannya kayak sekarang, dan institusi polisi yg dibenci di mana mana, apa bisa jalan?

mohon maaf, para netizen yang sebut sebut dwifungsi ABRI di replies dan qt apakah memang kesulitan membaca secara komprehensif? sebaiknya mulai sekarang lebih rajin lagi membaca ya, biar nggak jadi polisi. hehehe.

ada yg masih keukeuh supporter anarkis ga bisa disalahkan? polisi apa diperlakukan sbg stakeholder setara? konser aja briefing tiap minggu. apalagi pertandingan bola yg jelas ada resiko. yg urus fasilitas stadion siapa? juragan yg cuma mikirin tiket?

Nugroho Setiawan adalah satu-satunya orang Indonesia yang memiliki lisensi FIFA untuk bidang security officer. Sebelumnya, ia pernah bekerja di PSSI.

Nugroho tidak lagi menjabat di PSSI sejak 2020. Dalam pengakuannya, ia tidak lagi bekerja di PSSI karena alasan politik. Miris?

— QRT https://twitter.com/FaktaSepakbola/status/1577119843366469633?s=20&t=WSCk-nnpxecPZw4e_fNrcQ